//Perubahan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Crypto Exchange

Perubahan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Crypto Exchange

Peraturan Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada Februari 2019 telah mengalami perubahan peraturan baru yang mulai diberlakukan pada 26 Juli 2019..then

Berikut ini perubahan penting yang tertuang dalam Peraturan Nomor 5 tahun 2019:

1. Bursa Berjangka Harus Memiliki Modal Minimal Rp500 Miliar

Perubahan tertulis dalam Pasal 5 ayat 2 huruf A dan B mengacu pada jumlah modal minimal yang diwajibkan saat ini sebesar Rp500.000.000.000,00 dan Bursa Berjangka wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp400.000.000.000,00, jumlah tersebut menurun mengingat peraturan awal menetapkan bursa harus memiliki modal minimal sebesar 1.5 triliun rupiah dan mempertahankan saldo modal akhir sebesar 1.2 trilliun rupiah..then

2. Bursa Berjangka Harus Memiliki Sistem Pelaporan untuk Menampung Transaksi Perdagangan

Sebagaimana diatur dalam penambahan ketentuan Pasal 5 yang tertulis bahwa Bursa juga harus memiliki sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagang Fisik Aset Kripto yang mana sistem pelaporan yang dimaksud tersebut harus diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi  dengan ahli bersertifikat khusus..then

3. Jumlah Modal Disetor oleh Pedagang Fisik Aset Kripto minimal Rp50 miliar

Perubahan berikutnya terdapat dalam Pasal 8 huruf A, saat ini Pedagang Fisik Aset Kripto harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00. Dalam peraturan sebelumnya, modal paling sedikit yang harus disetorkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00..then

4. Pedagang Fisik Aset Kripto Harus Mempertahankan Ekuitas Paling Sedikit Rp40 miliar

Jumlah minimum ekuitas yang harus dipertahankan saat ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Rp800.000.000.000,00..then

5. Jajaran Direksi Pedagang Fisik Aset Kripto Wajib Lulus Fit and Proper Test

Sebagaimana yang ditulis dalam peraturan pasal 8 ayat 1 huruf G, calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pemilik/pengendali wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari BAPPEBTI..then

6. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto Wajib Memiliki Modal Disetor Minimal Rp50 Miliar

Perubahan yang dituangkan dalam pasal 10 huruf A dan B, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 dan mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp40.000.000.000,00. Jumlah tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu 1 triliun untuk modal minimal yang harus disetor dan 800 miliar saldo minimal yang harus dipertahankan..then

7. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto Wajib Memiliki Cold Storage.then

Bukan hanya memiliki penyimpanan secara Online yang harus diperiksa oleh lembaga dengan ahli bersertifikat khusus, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto juga wajib memiliki tempat penyimpanan offline/cold storage..then

8. Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Wajib Setor Paling Sedikit Rp25 Miliar.then

Perubahan berikutnya terdapat pada Pasal 24 ayat 3 huruf A dan B, calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyetor modal paling sedikit Rp25.000.000.000,00 dan mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp20.000.000.000,00. Sebelumnnya, modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 dan saldo modal akhir paling sedikit yang harus dipertahankan Rp80.000.000.000,00..then

 

Perubahan Peraturan dapat dibaca lebih lanjut pada dokumen berikut: Perubahan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019

Baca Juga:.then

– Setelah Gandeng Samsung S10, LIVEEN, Projek Blockchain dari Korea Selatan Kini Bidik Pasar Indonesia.then

Leave a comment