//Negara-Negara Ini Lakukan Perubahan Peraturan Blockchain dan Cryptocurrency pada 2019
Negara-Negara Ini Lakukan Perubahan Peraturan Blockchain dan Cryptocurrency pada 2019

Negara-Negara Ini Lakukan Perubahan Peraturan Blockchain dan Cryptocurrency pada 2019

Blockchain adalah penemuan cerdas yang tak dapat disangkal. Blockchain merupakan gagasan seseorang atau sekelompok orang yang dikenal dengan nama samaran, Satoshi Nakamoto. Namun, sejak saat itu, blockchain telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Cryptocurrency So,

Blockchain dalam istilah sederhana, adalah serangkaian catatan abadi berisi data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu entitas. Masing-masing blok data ini diamankan dan diikat satu sama lain menggunakan prinsip kriptografi. Bitcoin dan cryptocurency lain menggunakan model ini untuk transaksi moneter, tetapi dapat digunakan dengan banyak cara lain. So,

Dalam penerapannya, adopsi blockchain dan cryptocurrency memiliki banyak hambatan, salah satunya adalah peraturan yang mengatur pengenalan blockchain ke dunia bisnis. Sifat kerangka hukum yang terus berubah dan ketakutan terjebak dalam perselisihan hukum dengan pihak berwenang, terutama yang pajak, memaksa sebagian besar bisnis kecil dan menengah di seluruh dunia untuk bekerja dengan blockchain dalam bayang-bayang. So,

blockchain

Tahun 2019 telah terlihat peningkatan yang signifikan di banyak negara dalam hal regulasi blockchain. Berikut ini adalah beberapa negara dengan perkembangan regulasi mengenai blockchain dan cryptocurrency yang terjadi pada 2019. So,

Amerika Serikat So,

Negara bagian Wyoming mengeluarkan undang-undang pada 2019 yang mulai berlaku pada 1 Maret. Undang-undang membagi aset digital menjadi tiga kategori: aset konsumen digital, sekuritas digital, dan mata uang virtual. Semua aset dari kategori mata uang virtual akan disamakan dengan mata uang fiat dan tunduk pada pajak dan prosedur pengawasan yang sama. So,

Undang-undang ini juga memungkinkan bank untuk menyediakan layanan kustodian untuk aset digital, membuat kepemilikan cryptocurrency menjadi legal dan setara dalam status mata uang fiat. So,

Perancis So,

François Villeroy de Galhau, gubernur Bank of France, mengumumkan bahwa lembaga siap meluncurkan proyek percontohan untuk mata uang digital bank sentral, atau CBDC, pada kuartal pertama tahun 2020. Instrumen baru akan didasarkan pada format euro digital dan hanya akan tersedia untuk lembaga keuangan, tidak termasuk pelanggan ritel. So,

Selanjutnya, Menteri Ekonomi Prancis, Bruno Le Maire, menyatakan pada 12 September bahwa perdagangan crypto-to-crypto tidak lagi dikenai pajak. Namun, penjualan cryptocurrency untuk fiat masih akan dikenakan pajak dengan kas negara. So,

Jerman So,

Pada bulan November 2019, pemerintah Jerman mengeluarkan RUU yang memungkinkan bank untuk menjual cryptocurrency. RUU ini masih dalam tahap rancangan. Undang-undang ini disambut dengan antusias oleh para pebisnis lokal karena akan memungkinkan bank untuk merampingkan operasi crypto dan memberi mereka wewenang untuk melindungi aset pengguna berdasarkan pengalaman mereka dan mekanisme risiko yang ditetapkan. So,

Cina So,

Otoritas pusat Cina memperkenalkan teknologi blockchain di beberapa pusat kekuatan andalan mereka, seperti Bank Pertanian Tiongkok dan lembaga keuangan lainnya, untuk melacak transaksi dan memperkenalkan transparansi. So,

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13 di Cina telah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur cryptocurrency. UU ini diumumkan pada 26 Oktober yang akan berlaku 1 Januari 2020. Pengumuman itu muncul sehari setelah Presiden China Xi Jinping meminta negaranya untuk mengambil peluang dalam teknologi blockchain. Jinping telah memberikan pernyataan pada 25 Oktober 2019, bahwa sudah waktunya bagi Cina untuk mengadopsi teknologi blockchain dan mengambil peluang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah negara dari ketertinggalan. So,

 

Baca Juga:

Uzbekistan Larang Warganya Membeli Cryptocurrency

Leave a comment